Restorasi sebagai pertanggungjawaban pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan

Liofa, Lingga Parama and Dewanto, Wisnu Aryo (2024) Restorasi sebagai pertanggungjawaban pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 26 (02). pp. 98-110. ISSN 1410-7724; e-ISSN 2655-7479

[thumbnail of JURNAL LINGGA PARAMA LIOFA.pdf] PDF
JURNAL LINGGA PARAMA LIOFA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (337kB) | Request a copy
Official URL / DOI: https://doi.org/10.24123/yustika.v26i02.6023

Abstract

Pertambangan merupakan bisnis yang bergerak dibidang eksploitasi sumber daya alam sehigga potensi kerusakan alam adalah hal yang harus dihadapi serta disikapi secara bijak. Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah mewajibkan bagi setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, salah satunya adalah restorasi. Secara ringkas, restorasi merupakan upaya pemulihan fungsi lingkungan dalam bentuk pemulihan lingkungan kedalam kondisi semula. Namun, dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa apabila pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan maka tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK. Hal tersebut berakibat pada pertentangan Undang-Undang sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum yang mewajibkan kepada penyedia jasa pertambangan untuk melakukan restorasi sebagai tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah penyedia jasa pertambangan yang jasanya digunakan oleh pertambangan mineral dan batubara dapat diwajibkan untuk melakukan restorasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya pembebanan tanggung jawab pertambangan kepada pemegang IUP atau IUPK berdampak juga pada ketiadaan kewajiban penyedia jasa pertambangan untuk melakukan restorasi.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Mineral and Coal Mining, Mining Business License, Restoration
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User: LINGGA PARAMA LIOFA
Date Deposited: 21 Nov 2024 04:30
Last Modified: 21 Nov 2024 04:30
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/47413

Actions (login required)

View Item View Item