Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Putra, Nyoman Dio Athisa Samala (2025) Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. [Undergraduate thesis]

PDF AN_982_Abstrak.pdf Download (82kB)

Abstract

Mobilisasi merupakan satu sarana penting yang dominan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mobilisasi tersebut pada umumnya terjadi di jalan raya dimana sejatinya semua orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas publik tersebut, namun secara yuridis tetap ada kaidah yang mengatur penggunaan hingga sanksi-sanksi tertentu dengan tujuan menciptakan lingkungan jalan raya yang teratur dan sistematis. Keteraturan dan sistematis tersebut terimplementasi melalui adanya klasifikasi kendaraan prioritas dijalan raya dimana kendaraan prioritas memiliki diskresi sehingga dalam aktivitas mobilisasinya dapat menyimpang melalui keteraturan dan sistematis tersebut. secara kewenangan keteraturan dan sistematis jalan berkaitan dengan kendaraan prioritas telah diemban oleh pihak kepolisian melalui satuan unit kerjanya namun pada praktiknya Dinas Perhubungan yang merupakan instansi lain selain kepolisian yang bertindak seolah-olah polisi sehingga diskresi berupa penyimpangan terhadap keteraturan dan kesistematisan berlalu-lintas menjadi tidak selaras dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Pengawalan Lalu-lintas, Kewenangan atas pengawalan lalu-lintas, Sanksi Administrasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	21 Apr 2025 04:30
Last Modified:	21 Apr 2025 04:30
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/48374

Actions (login required)

View Item