Penegakan Hukum atas Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak dilakukan oleh Pengembang Perumahan

Wongsohardjo, Adelaide Callista (2025) Penegakan Hukum atas Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak dilakukan oleh Pengembang Perumahan. [Undergraduate thesis]

PDF AN_986_Abstrak.pdf Download (203kB)

Abstract

Ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU No. 1/2011) mengatur pengembang perumahan untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sudah selesai dibangun kepada pemerintah daerah. Dengan jangka waktu yang diberikan adalah satu tahun setelah masa pemeliharaan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah. Meskipun telah diatur sedemikian, nyatanya masih banyak ditemukan pengembang perumahan yang tidak melakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat memperbaiki atas kerusakan fasilitas yang ada pada perumahan tersebut sedangkan pengembang juga enggan untuk melakukan perbaikan. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat perumahan tersebut. Untuk itu pemerintah seharusnya melakukan penegakan hukum kepada pengembang yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 50 angka 15 Undang- Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 150 UU No. 1/2011, pengembang perumahan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4) dikenakan sanksi administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi yang paling tepat adalah peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap pada pengelolaan perumahan, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan denda administratif. Jenis sanksi administrasi tersebut memiliki relevansi terhadap pelanggaran yang diperbuat dan berdampak langsung pada pengembang perumahan.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Pengembang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	21 Apr 2025 04:32
Last Modified:	21 Apr 2025 04:32
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/48375

Actions (login required)

View Item