Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah dalam Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Wadas

Prahendadmoko, Christina Maria (2025) Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah dalam Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Wadas. [Undergraduate thesis]

PDF AN_1003_Abstrak.pdf Download (115kB)

Abstract

Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (SPN) di Indonesia. Penulis mengambil contoh sengketa PSN Bendungan Bener, yang terjadi karena ditetapkannya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021, oleh Gubernur Jawa Tengah. Sengketa ini diajukan ke PTUN dengan Putusan Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG dan upaya kasasi dengan Nomor Putusan 482 K/TUN/2021. Dalam kedua putusan tersebut, gugatan ditolak, namun nyatanya berbagai prosedur dan substansi telah dilanggar Tergugat. Terdapat juga peraturan yang bertentangan (conflict of norm), namun tidak dicermati. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya wewenang Mahkamah Agung (MA) dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, bahwa putusan terkait tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi atau melalui permohonan langsung. Artinya seharusnya MA dapat menerima gugatan tersebut manakala Para Penggugat mengajukan permohonan untuk menyatakan agar peraturan yang bertentangan menjadi tidak sah, sehingga Tergugat dapat pula dikenakan pertanggungjawaban berupa pembatalan KTUN, pemulihan fungsi lingkungan hidup, hingga sanksi pidana karena pemberian izin lingkungan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pemerintah, Pengadaan Tanah, PSN.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	21 Apr 2025 04:43
Last Modified:	21 Apr 2025 04:43
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/48380

Actions (login required)

View Item