Ketidakpastian Hukum Mengenai Syarat Usia Gubernur dan Wakil Gubernur: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/p/hum/2024

Luciano, Bryan Lucky (2025) Ketidakpastian Hukum Mengenai Syarat Usia Gubernur dan Wakil Gubernur: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/p/hum/2024. [Undergraduate thesis]

PDF TA_267_Abstrak.pdf Download (179kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, lebih lanjut di dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun dalam dinamika bernegara terkadang terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Seharusnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum tidak terjadi ketidakpastian hukum karena hukum merupakan dasar acuan dalam bernegara sebagaimana telah diamanatkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang paling penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Namun faktanya, terkadang lembaga kehakiman belum dapat mewujudkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Negara Hukum, Kepastian Hukum, Lembaga Kehakiman
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	21 Apr 2025 07:58
Last Modified:	21 Apr 2025 07:58
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/48396

Actions (login required)

View Item