Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Tunggakan Pembayaran Iuran Bpjs Sebagai Upaya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Sujono, Sujono (2025) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Tunggakan Pembayaran Iuran Bpjs Sebagai Upaya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF MH_395_Abstrak.pdf Download (142kB)

Abstract

Penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hak normatif pekerja, tetapi termasuk juga kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan tersebut diawasi oleh internal BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada dalam instansi pemerintah yang berwenang yaitu PPNS Ketenagakerjaan. Praktiknya proses penyelesaian terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan melibatkan banyak instansi yang terlibat, yaitu internal BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan, PPNS Ketenagakerjaan dan Penyidik Kepolisian. Banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penyelesaiannya menjadi problematik sendiri bagi PPNS Ketenagakerjaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan khususnya tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji pertama, bagaimana mekanisme pembayaran dan proses penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, bagaimana kontruksi hukum kedudukan dan peran PPNS Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta penulisan tesis ini menggunakan teknik analisis hukum berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta memungut dan menyetorkan iuran ke BPJS dan proses penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan diawali dengan sanksi administratif, apabali tidak dilaksanakan maka berlanjut pada sanksi pidana. Kontruksi hukum kewenangan PPNS Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak secara spesifik diatur dalam UU BPJS, namun dalam Pasal 19 jo Pasal 55 UU BPJS membuka ruang PPNS Ketenagakerjaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Hal itu berdasarkan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 182 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Namun, masih menghadapi kendala kelembagaan, koordinasi antar sektor, keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran PPNS Ketenagakerjaan agar dapat berjalan optimal dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	BPJS, ketenagakerjaan, penyidikan, PPNS, tindak pidana, iuran
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User:	Eko Wahyudi 197013
Date Deposited:	08 Sep 2025 06:15
Last Modified:	08 Sep 2025 06:15
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/49516

Actions (login required)

View Item