ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Gaol, Christopher Alexandro Lumban (2026) ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. [Undergraduate thesis]

PDF Abstrak_AN-1059.pdf Download (184kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang tersebut membatasi kewenangan BPK terhadap BUMN hanya pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), sementara pemeriksaan laporan keuangan dialihkan kepada akuntan publik dan pemeriksaan kinerja tidak diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan persoalan yuridis berupa disharmonisasi dengan rezim hukum keuangan negara. Pembatasan tersebut bertentangan dengan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang secara sistematis menempatkan kewenangan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem pengawasan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan BPK dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya asas akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh lembaga yang bebas dan mandiri, serta berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pemulihan kewenangan BPK secara komprehensif sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Keuangan Negara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Achmad Basori 200061
Date Deposited:	25 Jun 2026 05:25
Last Modified:	25 Jun 2026 05:25
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50498

Actions (login required)

View Item