KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL DALAM PERJANJIAN DAGANG INTERNASIONAL SEBAGAI UNSUR FORCE MAJEURE

Widgdya, Kentoko Dimitri (2026) KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL DALAM PERJANJIAN DAGANG INTERNASIONAL SEBAGAI UNSUR FORCE MAJEURE. [Undergraduate thesis]

PDF Abstrak_PE-4083.pdf Download (150kB)

Abstract

Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dalam perdagangan internasional, khususnya terhadap pelaksanaan perjanjian dagang internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat dikualifikasikan sebagai force majeure dalam perjanjian dagang internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya sengketa Indonesia–Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui perkara DS592. Hasil analisis menunjukkan bahwa larangan ekspor nikel merupakan bentuk act of state yang dapat memenuhi unsur force majeure sepanjang memenuhi kriteria tidak terduga, berada di luar kendali para pihak, dan memiliki hubungan kausal dengan tidak terlaksananya prestasi. Putusan WTO yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan GATT 1994 tidak serta-merta menghilangkan karakter force majeure dalam hubungan kontraktual privat. Dengan demikian, larangan ekspor bijih nikel dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab kontraktual dalam perjanjian dagang internasional, bergantung pada klausula kontrak yang disepakati para pihak.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	act of state; force majeure; kontrak dagang internasional; larangan ekspor nikel; WTO
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Achmad Basori 200061
Date Deposited:	25 Jun 2026 04:33
Last Modified:	25 Jun 2026 04:33
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50505

Actions (login required)

View Item