PERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PEMBAKARAN, DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN JK DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Wibisono, Michael Angelo (2026) PERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PEMBAKARAN, DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN JK DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. [Undergraduate thesis]

PDF Abstrak_PI-1762.pdf Download (169kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai pengenaan ketentuan perbarengan untuk tindak pidana penganiayaan berat, pembakaran, dan pembunuhan menurut KUHP karena terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan JK telah diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif tetapi JK kembali melakukan tindak pidana terhadap HE sehingga menunjukkan gagalnya keadilan restoratif tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan yang dapat dikaji adalah “Apakah JK dapat dikenakan ketentuan perbarengan untuk tindak pidana penganiayaan berat, pembakaran, dan pembunuhan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?”. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif berbasis pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual maka hasil penulisan ini menunjukkan bahwa JK yang menebas telinga HE telah melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP dan perkara tersebut dapat diperiksa dengan dibatalkannya surat penghentian penyidikan melalui proses praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf b juncto Pasal 161 KUHAP Nasional. Tidak hanya itu, perbuatan JK yang menghilangkan nyawa HE dan menimbulkan kebakaran di warung milik P telah memenuhi seluruh unsur ketentuan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 187 ke-1 KUHP mengenai pembakaran terhadap barang sehingga unsur pertama concursus realis mengenai adanya gabungan tindak pidana telah terpenuhi. Setiap tindak pidana yang dilakukan JK didasarkan pada kehendak yang berbeda-beda, tergolong sebagai kejahatan menurut KUHP, dan belum pernah diputus sehingga unsur kedua, ketiga, dan keempat dari concursus realis telah terpenuhi. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa JK dapat dikenakan ketentuan perbarengan berupa concursus realis karena telah memenuhi seluruh unsur concursus realis yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Konkursus, Keadilan Restoratif, Pemidanaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Business and Economic > Department of Economic Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Achmad Basori 200061
Date Deposited:	25 Jun 2026 04:27
Last Modified:	25 Jun 2026 04:27
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50516

Actions (login required)

View Item