HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Hidayat, Akhmad (2026) HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. Masters thesis, University of Surabaya.

[thumbnail of Abstrak_MH-423.pdf] PDF
Abstrak_MH-423.pdf

Download (205kB)
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/277338

Abstract

Saat ini, terdapat dua Peraturan Menteri yang berlaku dan mengatur pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Materi muatan kedua peraturan tersebut saling tumpang tindih dan norma hukumnya saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan type penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah validitas hukum kedua peraturan tersebut dengan menggunakan teori kewenangan pemerintah, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori validitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah dibentuk oleh pejabat yang sedang tidak memperoleh kewenangan mengatur pembangunan Desa pada saat peraturan tersebut ditetapkan. Oleh karenanya peraturan tersebut tidak valid, dapat dituntut batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada, dan segala akibatnya batal demi hukum. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 telah dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi sehingga merupakan peraturan yang valid atau sah secara hukum, dapat berlaku atau diberlakukan sebagai norma hukum yang mengikat untuk umum.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Validitas Hukum, Peraturan Menteri, Pembangunan Desa
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User: KARYONO - 196022
Date Deposited: 25 Jun 2026 01:47
Last Modified: 25 Jun 2026 01:47
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50626

Actions (login required)

View Item View Item