KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR: 60/PUU-XXII/2024 SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR YANG MELAMPAUI BATAS

Herlambang, Edwin (2026) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR: 60/PUU-XXII/2024 SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR YANG MELAMPAUI BATAS. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF Abstrak_MH-420.pdf Download (170kB)

Abstract

Perdebatan tentang peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menguat ketika Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak berhenti pada pembatalan norma, melainkan melahirkan ukuran operasional yang mengubah konfigurasi pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menelaah batas kewenangan MKRI dalam memproduksi akibat normatif semacam itu serta konsekuensinya terhadap kepastian hukum dalam penyesuaian regulasi Pilkada, sebab perubahan terjadi dekat tahapan pencalonan dan menuntut respons yang cepat, seragam, dan akuntabel. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian mengkaji putusan MKRI, peraturan terkait, dan literatur untuk memetakan karakter amar, objek pengujian, dan keterlaksanaan norma pascaputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUDN RI 1945 dan UU MK tidak memberikan mandat eksplisit bagi MKRI sebagai positive legislator; karena itu konstruksi norma hanya dapat dibenarkan sepanjang berakar pada dasar konstitusional, dibatasi untuk memulihkan keadaan konstitusional, dan ditegaskan bersifat sementara. Pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, rumusan yang mengatur tanpa penegasan sementara membuka ruang perluasan akibat normatif dan menimbulkan ketegangan batas fungsi antara pengujian norma dan pembentukan norma yang, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), mensyaratkan naskah akademik, partisipasi publik, dan pembahasan legislasi. Penelitian merekomendasikan pembatasan amar secara ketat, penegasan parameter transisional yang terukur, harmonisasi regulasi pascaputusan, serta tindak lanjut legislasi tepat waktu agar penerapan aturan dapat diprediksi dan konsisten.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Perdebatan tentang peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menguat ketika Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak berhenti pada pembatalan norma, melainkan melahirkan ukuran operasional yang mengubah konfigurasi pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menelaah batas kewenangan MKRI dalam memproduksi akibat normatif semacam itu serta konsekuensinya terhadap kepastian hukum dalam penyesuaian regulasi Pilkada, sebab perubahan terjadi dekat tahapan pencalonan dan menuntut respons yang cepat, seragam, dan akuntabel. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian mengkaji putusan MKRI, peraturan terkait, dan literatur untuk memetakan karakter amar, objek pengujian, dan keterlaksanaan norma pascaputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUDN RI 1945 dan UU MK tidak memberikan mandat eksplisit bagi MKRI sebagai positive legislator; karena itu konstruksi norma hanya dapat dibenarkan sepanjang berakar pada dasar konstitusional, dibatasi untuk memulihkan keadaan konstitusional, dan ditegaskan bersifat sementara. Pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, rumusan yang mengatur tanpa penegasan sementara membuka ruang perluasan akibat normatif dan menimbulkan ketegangan batas fungsi antara pengujian norma dan pembentukan norma yang, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), mensyaratkan naskah akademik, partisipasi publik, dan pembahasan legislasi. Penelitian merekomendasikan pembatasan amar secara ketat, penegasan parameter transisional yang terukur, harmonisasi regulasi pascaputusan, serta tindak lanjut legislasi tepat waktu agar penerapan aturan dapat diprediksi dan konsisten.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User:	KARYONO - 196022
Date Deposited:	25 Jun 2026 02:48
Last Modified:	25 Jun 2026 02:48
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50629

Actions (login required)

View Item