Konflik Penyertaan Modal Bum Desa Pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2020 Dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa

Sutrisno, Sutrisno (2026) Konflik Penyertaan Modal Bum Desa Pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2020 Dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF Abstrak_MH-407.pdf Download (153kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji konflik aturan modal awal BUM Desa dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa dan BUM Desa Bersama dengan Paraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUM Desa tersebut, maka ada beberapa Pasal dari Peraturan Bupati yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan modal awal ke BUM Desa. Yang dilakukan peneliti adalah mengkaji melalui pendekatan asas lex superior derogat legi inferiori dimana aturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Jika Peraturan Bupati yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya maka akan berdampak pada ketidak adanya kepastian hukum , cacat administrasi dan berpotensi terjadinya sengketa hukum lainnya. Maka seharusnya Peraturan Bupati tersebut harus segera direvis atau dibatalkan, hal ini dikarenakan peraturan ini sudah lama diterbitkan yaitu pada tahun 2020 sedangkan sudah ada peraturan yang lebih baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Maka perlu adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kaitannya dengan Peraturan Bupati melalui Fungsi Pengawasan (check and balance), bukan Fungsi Legislasi. Fungsi DPRD dalam Revisi Peraturan Bupati sebagai Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati (dan Peraturan Kepala Daerah lainnya) untuk memastikan bahwa Peraturan Bupati tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Bupati Pasuruan, Paraturan Pemerintah, modal awal BUM Desa, Asas hukum, hierarki perundang-undangan dan Peran DPRD Kabupaten Pasuruan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User:	KARYONO - 196022
Date Deposited:	25 Jun 2026 02:48
Last Modified:	25 Jun 2026 02:48
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50630

Actions (login required)

View Item