Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SLTP Negeri di Surabaya)

Gunarso, Gatot (2002) Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SLTP Negeri di Surabaya). Masters thesis, University of Surabaya.

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/223161

Abstract

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah , baik itu Propinsi dan Kabupaten!Kota. Di bidang pendidikan dan kebudayaan telah diatur dengan rinci kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kabupaten/Kota mendapatkan kewenangan yang sangat luas untuk menye{enggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan ini. Sebelum dilaksanakan otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut di atas, S L T P Negeri di dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berkiblat kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, dan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupateo!Kotamadya. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tidak dijumpai masalah-masalah yang mendasar atau sulit dipecahkan, oleh karena adanya hubungan yang kontinyu antara SL TP Negeri dengan Instansi V ertikaL Pembinaan secara berkelanjutan dilakukan oleh Kantor Wilayah, Pengawas Sekolah dan Kantor Departemen Kabupaten dan Kotamadya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Namun, sejak dimasuki era otonomi daerah mulai muncul masalah-masalah dalam hal pelaksanaan anggaran di SLTP Negeri di Surabaya. Dua hal yang cukup menonjol adalah: l. T erjadinya tum pang tindih pembiayaan kegi.atan penyelenggaraan pendidikan. 2. Beberapa orangtua murid merasa mendapatkan beban berat dalam membiayai anaknya yang menempuh pendidikan di SLTP Negeri • oleh karena besamya dana BP3 yang harus mereka tanggung, sedangkan penetapan besamya beaya untuk kegiatan tertentu sepertinya dilakukan secara sepihak oleh sekolah. Salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah bahwa ketentuan~etentuan lama mengenai anggaran BP3 yang telah ada tidak lagi ditaati oleh seko~ mengingat bahwa institusi pembina SLTP Negeri sekarang adalah Pemerintah Kabupateo/Kota...

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Otonomi - Pemerlntah Daerah - Anggaran Pendidikan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User: Eko Setiawan 194014
Date Deposited: 11 Jul 2012 03:33
Last Modified: 12 Oct 2015 03:41
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/708

Actions (login required)

View Item View Item