Perbarengan Perbuatan Pemalsuan Data Kependudukan untuk Pengurusan Data Kependudukan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Kenfaizah, Salsabilla Ajeng (2020) Perbarengan Perbuatan Pemalsuan Data Kependudukan untuk Pengurusan Data Kependudukan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. [Undergraduate thesis]

PDF PI_1401_Abstrak.pdf Download (94kB)

Abstract

Dokumen kependudukan mempunyai arti penting sebagai alat bukti otentik, dan diberikan kepada setiap orang yang melakukan pendaftaran kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 10 UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 adalah : pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Rumusan masalah dalam penelitian kasus ini adalah Apakah tindakan RU sebagai pejabat memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk dapat dipidana berdasarkan Pasal 95 B UU No. 23 Tahun 2006. Diperoleh hasil bahwa tindakan RU sebagai pejabat memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk dengan menarik biaya pengurusan dapat dipidana berdasarkan Pasal 95 B jo Pasal 94 UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. RU selaku pejabat yakni kepala UPTD melakukan tindak pidana memanipulasi/memalsukan datra kependudukan, tindakan memanipulasi dokumen kependudukan tersebut disertai dengan menarik biaya pengurusan.

Item Type:	Undergraduate thesis
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Business and Economic > Department of Economic Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Users 147 not found.
Date Deposited:	30 Apr 2021 03:26
Last Modified:	30 Apr 2021 03:26
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/39457

Actions (login required)

View Item