Salsabila, Gusti (2023) Perlindungan Hukum Bagi Guru dengan Status Pppk Berkaitan dengan Hak atas Gaji Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. [Undergraduate thesis]
PDF
AN_885_Abstrak.pdf Download (122kB) |
Abstract
Pengadaan guru dengan status PPPK dilakukan setiap tahun diseluruh Indonesia. Salah satu pengadaan guru dengan status PPPK dilakukan di Kota Bandar Lampung dan mengeluarkan Surat Keterangan Pengangkatan Guru dengan status PPPK pada bulan Februari dan Maret 2022. Dalam proses pengadaan guru dengan status PPPK di Kota Bandar Lampung tersebut terdapat beberapa masalah, salah satunya adalah pengadaan guru dengan status PPPK yang tidak disesuaikan dengan beban fiskal daerah. Sehingga muncul permasalahan baru yaitu, tidak dapat dipenuhinya hak guru dengan status PPPK di Kota Bandar Lampung berupa pembayaran gaji. Guru dengan status PPPK di kota Bandar Lampung tidak mendapatkan hak nya berupa gaji selama 9 bulan per bulan September 2022. Sehingga, dalam menghadapi masalah tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya dapat membayarkan gaji guru dengan status PPPK yang tertunda tersebut pada tahun 2023. Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung karena tidak memiliki anggaran guna melakukan pembayaran gaji guru dengan status PPPK pada tahun 2022. Sehingga pembayaran gaji guru dengan status PPPK di Kota Bandar Lampung akan masuk RAPBD Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Sehingga, dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan kompensasi atas keterlambatan pembayaran gaji para guru tersebut
Item Type: | Undergraduate thesis |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Gaji, Guru PPPK, Kompensasi, Beban Fiskal. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
Date Deposited: | 13 Sep 2023 03:41 |
Last Modified: | 13 Sep 2023 03:41 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44917 |
Actions (login required)
View Item |