Agil, Hadi (1992) Pengaruh Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia Terhadap Sistem Pertahanan Dan Keamanan Nasional. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
HI_73_Abstrak.pdf Download (287kB) | Preview |
Abstract
Sejak Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Thn. 1985, maksaat itu pula Indonesia terlibat secara hukum dan moral terhadap kepentingan nasional dan internasional di laut. Dengan demikian Indonesia harus memenuhi semua ketentuan dari UNCLOS 1982, sebab UNCLOS 1982 tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, dalam arti bahwa setiap negara yang meratifikasinya tidak dapat menerima sebagian dan menolak bagian yang lainnya. Meskipun demikian pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara serentak dan total tetapi harus setahap demi setahap. Salah satu tahap yang mendesak dewasa ini adalah mengenai hak lintas damai lewat alur laut kepulauan. Hal ini merupakan suatu konsekwensi logis sejak diundangkannya konsepsi negara kepulauan. Selama ini peraturan yang dipakai untuk mengatur hak lintas damai adalah Buku Kepanduan Bahari yang diterbitkan oleh 'Britisch Admiralty' (hidrografi Angkatan Laut Inggris). Dalam buku tersebut disebutkan adanya 22 bagian perairan Indonesia yang menjadi tempat alur pelayaran dunia, yang terdiri dari 20 selat dan 2 laut, yaitu laut Jawa dan laut Arafura. Ke 22 alur kepanduan bahari tersebut merupakan 'normal routes' atau yang biasa disebut oleh UNCLOS 1982 'routes normally used for international navigation'•, yang didasarkan pada kepentingan keselamatan pelayaran semata, tanpa dikaitkan pula dengan keselamatan negara pantai, baik dibidang lingkungan hidup maupun 'security'. ...
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 23 May 2014 01:10 |
| Last Modified: | 23 May 2014 01:10 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/15158 |
Actions (login required)
 |
View Item |
