Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 1962 Terhadap Kapal Lusitania Expresso

Eny, Budiarti (1992) Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 1962 Terhadap Kapal Lusitania Expresso. [Undergraduate thesis]

Preview

PDF HI_82_Abstrak.pdf Download (188kB) | Preview

Abstract

Negara pantai dapat saja menetapkan batas laut wilayahnya sepanjang penetapan batas laut wilayah ter­sebut tidak menimbulkan terugian bagi negara tetangga­nya atau menimbulkan kerugian bagi negara lain. Dasar pemikiran tersebut timbul mengingat, bahwa asas penetapan batas laut wilayah laut suatu negara merupakan bagian dari asas penetapan batas laut menurut hukum laut internasional secara luas yang dianut oleh negara pantai. Penetapan laut wilayah suatu negara berdasarkan pada asas hukum internasional, maka dasar yang diguna­kan oleh negara pantai meliputi Konvensi-konvensi hukum laut internasional seperti United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)dan Konvensi Jenewa tahun 1958. Penetapan batas laut wilayah Indonesia te­lah diratifikasikan metalui Undang-Undang No. 17 tahun 1958. Adanya penetapan batas laut wilayah oleh Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam UU No. 17/ 1958 memberikan konsetuensi untuk dilaksanakan dan diper­tahankan terhadap gangguan oleh negara lain serta di­ upayakan penegakan hukumnya. ...

Item Type:	Undergraduate thesis
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Masyhur 196042
Date Deposited:	23 May 2014 06:36
Last Modified:	23 May 2014 06:38
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/15209

Actions (login required)

View Item