PUTERA, FAJAR MUHAMMAD HARSYA (2018) Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Dalam Rangka Menjalankan Undang-Undang Pengampunan Pajak Yang Diduga Melegalkan Tindak Pidana Pencucian Uang. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MKN_405_Abstrak.pdf Download (48kB) | Preview |
Abstract
Program Pengampunan Pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah yang dibentuk dalam suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengampunan Pajak). Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Pengampunan Pajak berpotensi untuk melegalkan tindak pidana pencucian uang dengan melihat pada tata cara wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dimana tidak diberikan kewajiban untuk memberitahukan asal-usul harta yang diungkapnya dan juga dengan adanya prinsip kerahasiaan mutlak yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak itu sendiri. Notaris yang oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak diberikan peran yang sangat sentral yaitu untuk melegalisasi surat pernyataan wajib pajak dalam rangka pengungkapan harta guna keperluan pengalihan hak dihadapkan dengan dilema yang didasari bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut berpotensi untuk melegalkan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, telah memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yaitu berupa Hak Ingkar dan adanya Majelis Kehormatan Notaris. Melihat fakta atas banyaknya notaris yang terjerat kasus hukum akibat kurangnya pemahaman kedudukan notaris dalam sistem Hukum Indonesia maka, dibuatlah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pelengkap yang dapat dilakukan seorang notaris dalam menjalankan mandat Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu: Notaris disarankan untuk membuat surat pernyataan dari wajib pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak bahwa objek tersebut bukan merupakan hasil kejahatan. Dalam surat pernyataan itu juga harus memuat klausul yang membebaskan notaris dari tuntutan pihak manapun apabila harta dan aset-aset yang dibaliknamakan atas nama wajib pajak tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak kejahatan. Selain itu, mesti tegas disebutkan bahwa peralihan hak tersebut dilakukan dalam rangka Program Pengampunan Pajak.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengampunan Pajak, Tanggung jawab Notaris, Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
| Date Deposited: | 27 Sep 2018 07:27 |
| Last Modified: | 27 Sep 2018 07:27 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/33530 |
Actions (login required)
 |
View Item |
