Pertanggungjawaban Pidana FS Sebagai Pengguna Anggaran atas Tindakan Peminjaman Perusahaan Rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putri, Nidya Indah Kusuma (2019) Pertanggungjawaban Pidana FS Sebagai Pengguna Anggaran atas Tindakan Peminjaman Perusahaan Rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of PI_1245_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
PI_1245_Abstrak.pdf

Download (195kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/254247

Abstract

Penegakan hukum dalam ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Negara Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa angka korupsi di Indonesia semakin berkembang, baik dilihat disisi pelaku yang dari berbagai kalangan dan juga dari modusnya. Korupsi memiliki dimensi yang luas, terlihat bahwa korupsi sangat berkaitan dengan kebijakan dan perilaku penyelenggara pemerintahan. FS yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Aceh tahun 2013 dan FS sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan dan penanaman bibit tanaman pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Aceh tahun anggaran 2013. Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya sebagai Pengguna Anggaran dengan mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui peminjaman perusahaan rekanan yaitu CV.FP dan CV.TL kemudian memberikan uang sewa atau fee 2% dari nilai kontrak. FS selaku Pengguna Anggaran juga menetapkan metode pelaksanaan pengadaan dengan metode Pengadaan Langsung (PL) dan FS menyusun serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). FS merekomendasikan kepada Pejabat Pengadaan untuk memilih dan menetapkan penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan paket pekerjaan pengadaan tersebut. Tindakan FS ikut serta dalam mengikuti kegiatan pengadaan dan penanaman bibit tanaman pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2013 telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf i Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Pengguna Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 13 Sep 2019 01:46
Last Modified: 13 Sep 2019 01:46
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/36222

Actions (login required)

View Item View Item