Hatane, Andrea Peatric (2019) Peralihan Kewenangan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Ditinjau dari (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
AN_716_Abstrak.pdf Download (140kB) | Preview |
Abstract
Abstrak - Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari peralihan kewenangan di bidang pendidikan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat dari perubahan tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan di bidang pendidikan khususnya mengenai pengelolaan pendidikan sekolah menengah dan penerbitan izin untuk sekolah menengah dan sekolah luar biasa. Hal itu menyebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota harus tunduk dan taat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan itu, berlaku pula Pasal 50 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehubungan dengan itu, melalui pertimbangan hakim berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori, pasal 407 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan menjadi sebuah jawaban atas tumpang tindih suatu peraturan. Sejalan dengan itu, maka seluruh Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pemerintah daerah, kewenangan, peralihan kewenangan, pendidikan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 16 Oct 2019 05:17 |
| Last Modified: | 16 Oct 2019 05:17 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/36518 |
Actions (login required)
 |
View Item |
