Wijaja, Eric Bryan Timothy (2022) Penegakan Hukum Terhadap Apartemen The Frontage dalam Maladministrasi Pemerintah. [Undergraduate thesis]
PDF
PI_1462_Abstrak.pdf Download (49kB) |
Abstract
Maladministrasi merupakkan salah satu asas-asas pemerintah yang digunakkan untuk membatasi tindakkan Pemerintahan dalam menjalankkan roda pemerintahan yang baik dan benar dalam jangkauan Pemerintahannya, sehingga Maladministrasi Pemerintahan yang diatus di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerapan Maladministrasi dalam Pemerintahan dapat membantu meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankkan kekuasaan yang telah diembannya. Pada kenyataannya dewasa ini masih terdapat Pengembang atau Pemerintah yang berbuat curang dengan membangun Rumah Susun yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang berlaku dan Pemerintah yang sudah mengacuhkkan laporan dari masyarakat dalam Kasus Maladministrasi yang dilakukkan oleh Pemerintah dalam Pembangunan Apartemen The Frontage.. Penelitian ini bertujuan untuk apakah terjadi maladministrasi terhadap Pemerintah ditinjau dari ketentuan Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apakah memberikkan Peraturan yang tegas terhadap Pemerintah ataupun Pengembang Apartemen dalam memanfaatkan haknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah antara lain pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach), yang digunakan dalam skripsi ini adalah Statute Approach yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu pendekatan yang dilakukan melalui Conceptual Approach yaitu pendekatan yang dilakukan melalui literatur-literatur karena konsep-konsep, doktrin-doktrin serta pendapat para sarjana ditemukan di dalam literatur. Oleh karena itu, terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Item Type: | Undergraduate thesis |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pemerintah, Maladministrasi Pemerintah, Pembangunan Apartemen, Pembangunan Rumah Susun dan Administrasi Pemerintahan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
Date Deposited: | 15 Feb 2022 08:21 |
Last Modified: | 15 Feb 2022 08:21 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/41310 |
Actions (login required)
View Item |