Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Terkait Pengoperan Tanah Garapan

Puteri, Sinta Ayu (2022) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Terkait Pengoperan Tanah Garapan. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF MKN-671_Abstrak.pdf Download (165kB)

Abstract

Penelitian mengambil topik Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yang Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Terkait Pengoperan Tanah Garapan, terkait notaris membuat akta pengoperan hak atas tanah terdaftar, dengan membahas permasalahan apakah akta pengoperan hak atas tanah yang dibuat di hadapan notaris atas tanah yang telah terdaftar mempunyai kekuatan hukum dan apa ratio decidendi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait pengoperan tanah garapan. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, diperoleh suatu kesimpulan: Akta pengoperan hak atas tanah yang dibuat di hadapan notaris atas tanah yang telah terdaftar tidak mempunyai kekuatan hukum, karena terhadap bidang tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar jika dialihkan dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997. Jika kedua belah pihak sepakat membuat akta di hadapan notaris, dibuatkan akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual sebagaimana Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN. Notaris yang membuat akta pengoperan dan penyerahan hak atas bidang tanah atas bidang tanah yang telah terdaftar tidak berlandaskan hukum. Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait pengoperan tanah garapan, dapat dijelaskan bahwa bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa tercatat di hadapan notaris yang membuat akta pengoperan dan penyerahan tanah garapan. Namun bidang tanah tersebut telah terdaftar bukan berupa tanah garapan yang belum ada haknya sebagaimana Pasal 18 ayat 1 UUPA. Oleh karenanya jika akta pengoperan dan penyerahan Hak tanggal 31 Maret 2003 No. 10 tanggal 31 Maret 2003 tersebut dibatalkan dengan pertimbangan bidang tanah telah terdaftar dengan bukti sertipikat, maka pertimbangan tersebut dibenarkan

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Ratio Decidendi, Pengoperan, Tanah Garapan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	BAMBANG SEPTIAWAN
Date Deposited:	16 Sep 2022 04:24
Last Modified:	16 Sep 2022 04:24
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/42568

Actions (login required)

View Item