Analisis Yuridis Terhadap Sita Pajak Melawan Sita Umum Kepailitan

Renaldo, Joshua (2023) Analisis Yuridis Terhadap Sita Pajak Melawan Sita Umum Kepailitan. Masters thesis, University of Surabaya.

[thumbnail of MH_346_Abstrak.pdf] PDF
MH_346_Abstrak.pdf

Download (81kB)
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/266723

Abstract

Salah satu pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia adalah pajak namun terkait Utang Pajak yang dibayarkan melalui proses kepailitan jika dirata- ratakan secara statistik tidak melebihi 1,38 selama periode tahun 1999- 2020 Agustus. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUKUP dan Pasal 19 ayat (6) UUPPSP, utang pajak memiliki hak mendahulu dari segala tagihan lainnya dalam hal pelunasannya, namun pada faktanya seringkali ditemukan hak mendahulu ini tidak sesuai dengan teorinya apabila berhadapan dengan kreditor lain dalam kepailitan. Hal ini dibuktikan dengan adanya inkonsistensi hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana diketahui utang pajak termasuk dalam ranah hukum publik dan dalam hal penagihan dapat dipaksakan secara langsung dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 7 UUPPSP sedangkan utang melalui putusan pengadilan sehingga Sita Pajak lebih tepat digunakan dan berada di luar jalur proses pailit berdasarkan pertimbangan Hakim pada putusan 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999. Sebagaimana diketahui utang pajak memiliki prosedur dengan sita pajak oleh Juru Sita Pajak Negara yang diberikan wewenang oleh UUPPSP sehingga otoritas pajak tidak perlu mendaftarkan utang pajak dalam tahap verifikasi namun melakukan penagihan utang pajak kepada Kurator sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b UUKUP dan berlaku Pasal 21 ayat (3a) dimana kurator dilarang untuk membagikan harta pailit sebelum digunakan untuk membayar tagihan pajak terlebih dahulu dimana hal ini juga diperkuat oleh pertimbangan hakim pada putusan 017 K./N/2005 tentang tagihan pajak termasuk hukum publik sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam kepailitan dan Putusan 14/PAILIT/2007/PN. Niaga JKT.PST tentang negara harus dianggap menundukan diri apabila mendaftarkan dirinya sebagai kreditor dalam kepailitan

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Utang Pajak, Sita Pajak, Hak Mendahulu
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User: Eko Wahyudi 197013
Date Deposited: 21 Mar 2023 06:19
Last Modified: 21 Mar 2023 06:19
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/43611

Actions (login required)

View Item View Item