Perbuatan Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan Pemufakatan dengan Penyelenggara Negara dan menguntungkan Kepentingan Keluarga dan Kroninya ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Atmodjo, Anastasia Veronica Hartono (2023) Perbuatan Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan Pemufakatan dengan Penyelenggara Negara dan menguntungkan Kepentingan Keluarga dan Kroninya ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. [Undergraduate thesis]

PDF PI_1528_Abstrak.pdf Download (90kB)

Abstract

Tuntutan rakyat pada masa reformasi pada tahun 1998 adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditanggapi dengan dibentuknyan Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme. Istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) diresmikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi penyelenggara negara yaitu tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa terdapat Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan permufakatan dengan penyelenggara negara untuk menguntungkan kepentingan keluarga dan kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mendapatkan hasil, yaitu perbuatan Anggota Komisi Pemeriksa yang menguntungkan kepentingan keluarga dan krononinya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara termasuk tindak pidana kolusi dan nepotisme dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Kolusi, Nepotisme, Pertanggungjawaban Pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Jun 2023 02:56
Last Modified:	23 Jun 2023 02:56
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44339

Actions (login required)

View Item