Status Perkawinan Kedua yang dilakukan secara Agama Katolik tanpa adanya Pembatalan Perkawinan Pertama secara Katolik Akibat Perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Silva, Xerxes Elika Da Conceicao (2022) Status Perkawinan Kedua yang dilakukan secara Agama Katolik tanpa adanya Pembatalan Perkawinan Pertama secara Katolik Akibat Perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [Undergraduate thesis]

PDF PE_3807_Abstrak.pdf Download (276kB)

Abstract

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh hukum negara yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dalam peraturan per-Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan Nasional yang bersumber pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip eksistensi perkawinan tersebut mengikuti hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Alasan penulisan skripsi ini karena penulis tertarik pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang selalu membicarakan kembali pada hukum agama dan kepercayan tetapi seringkali agama menjadi kendala. Perkawinan secara agama Katolik merupakan aturan ketat diantara agama lain, terutama karena perkawinan katolik tidak mengenal kata perceraian (Indissolubilitas). Terkait hal ini maka perkawinan kedua menjadi sulit dilaksanakan karena harus melakukan kebatalan perkawinan. Anulasi atau proses kebatalan perkawinan cukup memakan waktu dan proses yang panjang juga sulit, tetapi tanpa adanya anulasi maka Perkawinan Kedua tidak dapat dikatakan sah. Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode peniltian Hukum Normatif. Sebagai penilitian hukum normatif, maka penilitian ini termasuk kategori tipe penilitian hukum bersifat deskriptif-Preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penilitian adalah metode pendakatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normative dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan dalam negara Indonesia sudah diatur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan (UUP) pada pasal 2 disebutkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, jadi saya kembalikan pada agama yang diyakini dalam hal ini Perkawinan Katolik. Menunjukkan hasil bahwa status perkawinan katolik yang kedua dinyatakan tidak sah tanpa adanya pembatalan (anulasi) dari perkawinan pertamnya.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan Katolik, Perkawinan Kedua, Pembatalan perkawinan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Jun 2023 02:58
Last Modified:	23 Jun 2023 02:58
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44340

Actions (login required)

View Item