Tinjauan Hukum mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara Langsung Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Liwe, Resiani Corry Djara (2023) Tinjauan Hukum mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara Langsung Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Undergraduate thesis]

PDF TA_242_Abstrak.pdf Download (35kB)

Abstract

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis kemudian menimbulkan polemik di dalam penerapannya, apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau ada cara-cara lain. Hal inilah yang akan dijelaskan di dalam tulisan ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam sejarahnya di Indonesia pernah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan cara-cara lain. Bahwa pemilihan secara demokratis menurut tafsir Mahkamah Konstitusi bisa saja dilaksanakan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan cara-cara lain asalkan mengedepankan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan, Gubenur, Bupati, Walikota, Mahkamah Konstitus
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Jun 2023 03:17
Last Modified:	23 Jun 2023 03:17
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44346

Actions (login required)

View Item