Pemberian Sanksi Administrasi bagi Developer Perumahan yang menjual Tanah saja tanpa disertai Bangunan diatasnya

Arifin, Karen Michaelia (2023) Pemberian Sanksi Administrasi bagi Developer Perumahan yang menjual Tanah saja tanpa disertai Bangunan diatasnya. [Undergraduate thesis]

PDF TA_247_Abstrak.pdf Download (113kB)

Abstract

Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman) mengatur bahwa badan hukum yang membangun Lisiba dilarang untuk menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. Pada realitanya, banyak developer perumahan yang menjual tanah saja tanpa disertai dengan bangunan di atasnya dimana perbuatan ini menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, khususnya tempat tinggal di perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Selain menghambat pemenuhan akan tempat tinggal yang mana sama halnya dengan mengancam kemakmuran rakyat serta melanggar Pasal 146 ayat (1) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, prakit jual beli tanah saja juga melanggar asas-asas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu penegakan hukum berupa pemberian sanksi administrasi kepada developer perumahan yang melakukan pelanggaran tersebut supaya pelanggaran dapat dihentikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai sanksi administrasi apakah yang paling sesuai untuk dikenakan kepada developer perumahan yang menjual tanah saja tanpa disertai dengan bangunan di atasnya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta konsep-konsep hukum administrasi. Apabila meninjau dari peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum administrasi, sanksi administrasi yang sesuai adalah peringan tertulis, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha dimana pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling ringan hingga paling berat. Dalam hal ini, perizinan berusaha yang dibekukan atau dicabut adalah sertifikat standar yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Developer Perumahan, Tanah Kosong, dan Sanksi Administrasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	26 Jun 2023 07:58
Last Modified:	26 Jun 2023 07:58
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44397

Actions (login required)

View Item