Krustiyati, J.M. Atik and Gea, Gita Venolita Valentina (2023) Penanganan Korupsi di Indonesia Melalui Perampasan Aset Dalam Konteks Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. In: Musyawarah Daerah, Seminar Refleksi Akhir Tahun & Call for Paper Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2023, Hotel Empire Surabaya. (Submitted)
HTML
ICESCRxPerampasanAset_APTHTNHAN23.docx Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy |
Abstract
Corruptor’s asset forfeiture is one of the form of the government of Indonesia seriousness to handle and eradicate criminal act of corruption in Indonesia. Through the forfeiture of asset, it is meant to restore the state’s deprivation caused by the corruption. As for now, corruptor’s asset forfeiture is still debatable particularly whether the alternative punishment is in accordance with the enforcement of human rights especially within the scope of economic rights. This is because confiscating assets that are belong to the corruptors is an effort to impoverish and deprive them of a decent life. Furthermore, Indonesia has ratified the Internasional Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights (ICESCR) as Indonesia’s consent to be bound by obligations contained in it. This study aims to examine the conformity of corruptor’s asset forfeiture implementation with the principles of ICESCR. This study conducts the juridical normative method along with the statute and conceptual approaches. Findings from this study is that economic rights has a relative characteristic which allow states as the obligation bearer to restrict it. As the forfeiture of asset is performed as a represive effort in certain conditions that would not violate the corruptor’s human rights. In the context of human rights then it is not only speaking of rights fulfillment but also obligation of respect that follows, therefore, the forfeiture of asset is a medium to balance the rights and obligation contain in human rights. Salah satu wujud bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia adalah melalui perampasan aset milik koruptor. Melalui perampasan aset diharapkan agar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut dapat direstorasikan kembali. Adapun perampasan aset milik koruptor masih menjadi perdebatan khususnya apakah alternatif hukuman tersebut bersesuaian dengan penegakan hak asasi manusia khususnya dalam ruang lingkup hak ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa dengan dirampasnya aset milik koruptor merupakan upaya memiskinkan koruptor dan merampas kehidupannya yang layak. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR) sebagai bentuk pengikatan diri Indonesia terhadap kewajiban yang termuat di dalamnya. Penelitian ini hendak mengkaji keselarasan implementasi perampasan aset koruptor dengan prinsip-prinsip dalam ICESCR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa hak ekonomi merupakan salah satu hak yang sifatnya relatif sehingga dapat dilakukan pembatasan oleh negara sebagai pengemban kewajiban. Adapun perampasan aset dilakukan sebagai upaya represif dalam kondisi tertentu yang tidak menciderai hak asasi koruptor. Dalam konteks hak asasi manusia maka tidak hanya berbicara tentang pemenuhan hak namun tetap ada kewajiban penghormatan yang mengikuti, dengan demikian perampasan aset merupakan sarana untuk menyeimbangkan kembali antara hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia tersebut.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | korupsi, perampasan aset, hak asasi manusia, hak ekonomi |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Ester Sri W. 196039 |
Date Deposited: | 26 Oct 2023 07:41 |
Last Modified: | 27 Oct 2023 02:33 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/45189 |
Actions (login required)
View Item |