Problematika Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Amah, Charles Njuka (2023) Problematika Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Supermasi Hukum, 19 (02). pp. 64-77. ISSN 0216-5740; E-ISSN 2745-5653

PDF Artikel Jurnal.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (347kB)

Abstract

The legal problems of cooperation agreements between Banks and Notaries in Indonesia are actions or acts that injure human dignity. Notaries have a dominant position over their clients, so they have the potential to side with certain banks or developers. Even though notaries have a prohibition according to the Notary Code of Ethics Article 4 paragraph (4), the obligation to act impartially Article 16 paragraph (1) letter (a) UUJN. This research is a normative juridical research using statutory approach (Statute Approach) and Conceptual Approach. The results of the study found that the notary could potentially be negligent in respecting human dignity by having a cooperation agreement or becoming a bank partner or any other refined terminology, as if that could be justified, even though it is not in accordance with the values or legal principles and values of the Indonesian people. So that if there are actions that are inappropriate among notaries which are then not oriented towards fulfilling human dignity and have the potential for a dispute to occur which can harm other parties, then dignified justice can be a reference in making decisions, both by the Indonesian Notary Association Organization, the Honorary Council Notary and court. Problematika hukum perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris di Indonesia merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang mencederai martabat manusia. Notaris memiliki posisi dominan terhadap kliennya, sehingga berpotensi memihak pada bank atau develover tertentu. Padahal notaris memiliki larangan menurut Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (4), kewajiban bersikap untuk tidak memihak Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative denga menggunakan pendekatan perUndang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menemukan menyimpulkan notaris berpotensi lalai dalam menghormati harkat dan martabat manusia dengan adanya perjanjian kerja sama atau menjadi rekanan bank atau apapun terminologi lainnya yang diperhalus, seolah-olah itu dapat dibenarkan, padahal tidak sesuai dengan nilai atau prinsip hukum dan nilai bangsa Indonesia. Sehingga apabila ada perbuatan yang tidak sesuai dikalangan notaris yang kemudian tidak berorientasi pada pemenuhan akan harkat dan martabat manusia serta berpotensi terjadi suatu sengketa yang dapat merugikan pihak lain, maka keadilan bermartabat dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, baik oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Kehormatan Notaris maupun pengadilan.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Legal Problems, Notaries, Banks, Dignified Justice Problematika Hukum, Notaris, Bank, Keadilan Bermartabat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	CHARLES NJUKA AMAH
Date Deposited:	15 Aug 2024 03:36
Last Modified:	15 Aug 2024 03:36
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/46914

Actions (login required)

View Item