Agustin, Wahyu (2024) Fungsi Akta Hibah Tanah Sebagai Persyaratan Permohonan Pembayaran Bphtb di Kota Surabaya. Masters thesis, University of Surabaya.
PDF
MKN_761_Abstrak.pdf Download (133kB) |
Abstract
Hibah tanah merupakan salah satu objek pengenaan pajak daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Nomor 28 Tahun 2019, pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) disebutkan persyaratan pembayaran BPHTB ada 6 (enam). Dua diantaranya adalah bukti peralihan hak atas tanah dan data kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Hal ini menjadi kendala bagi tanah-tanah adat yang belum dimohonkan hak-nya kepada negara, sedangkan akta hibah tanah baru dapat dibuat oleh Para Pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.AT) setelah wajib pajak/penerima hibah melaksanakan pembayaran dan validasi BPHTB. Di sisi yang lain pembayaran BPHTB harus melampirkan sertifikat. Kondisi ini ibaratkan seperti telor dan ayam yang tidak dapat diketahui mana yang lebih dahulu ada. Bertolak pada kondisi tersebut permasalahan yang dibahas, apakah ada persyaratan harus memiliki sertifikat tanah untuk pembayaran BPHTB hibah dan apakah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perwali Surabaya No. 28/2019 memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah tanah yang belum bersertifikat. Diperoleh kesimpulan pembayaran BPHTB untuk objek yang berasal dari tanah adat dapat dilakukan dengan melampirkan Peta Bidang dan Surat Keputusan dari kantor Pertanahan/BPN dengan demikian kepastian akan luas objek hibah terpenuhi serta kepastian hukum atas tanah dapat diwujudkan
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pajak daerah, BPHTB, akta hibah tanah, tanah adat dan kepastian hukum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Notary |
Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
Date Deposited: | 10 Sep 2024 04:31 |
Last Modified: | 10 Sep 2024 04:31 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/47074 |
Actions (login required)
View Item |