Perlindungan Konsumen Dalam Perkara Hukum Kepailitan

Laurencia, Tandean (2021) Perlindungan Konsumen Dalam Perkara Hukum Kepailitan. Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, 6 (2). pp. 330-344. ISSN 2527-3175; E-ISSN 2527-6603

PDF jurnal tandean laurencia.pdf Download (569kB)

Abstract

“Kepailitan dan penundaan kewajiban utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan masalah secara ringkas, ekonomis dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam undang-undang nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya, undang-undang kepailitan menimbulkan banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal ini akan mencakup ketentuan mengenai kedudukan konsumen dalam kepailitan dan pelaksanaannya. Penulis mencatat bahwa yang mengatur keadaan konsumen dalam hal kepailitan bukan hanya undang-undang kepailitan tetapi juga KUH Perdata, UU No. Agustus 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dewan ini mengangkat sejumlah masalah, yaitu adanya kombinasi ambiguitas dan asynchronous serta pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, undang- undang kepailitan perlu dengan jelas menyebutkan lokasi konsumen, peraturan pengawasan juga harus diperkuat, dan hukuman berat bagi aparat penegak hukum yang melanggar harus ditetapkan. Sementara itu, undang-undang lain perlu menyelaraskan peraturan dengan undang-undang kepailitan agar bisa diterapkan

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Konsumen, Kepailitan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	Tandean Laurencia
Date Deposited:	31 Jan 2025 05:30
Last Modified:	31 Jan 2025 05:30
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/47843

Actions (login required)

View Item