ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Roy, Agra Raihan Iman Hidayat (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. [Undergraduate thesis]

PDF Abstrak_TA-298.pdf Download (145kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan urgensi yuridis terkait proses pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif konstitusionalisme, pemakzulan merupakan instrumen hukum untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat agar penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tetap berada dalam koridor negara hukum. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan proses konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme pemakzulan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan di Indonesia merupakan perpaduan antara mekanisme hukum dan mekanisme konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MK, dan MPR. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah yang tidak berasal dari partai politik tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pemakzulan dan hanya terlibat dalam pengambilan keputusan di MPR. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait sejauh mana mekanisme pemakzulan telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat secara proporsional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan pengaturan hukum agar mekanisme pemakzulan memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi prinsip negara hukum, serta merefleksikan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Pemakzulan, Kedaulatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Achmad Basori 200061
Date Deposited:	25 Jun 2026 05:28
Last Modified:	25 Jun 2026 05:28
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50499

Actions (login required)

View Item