Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Terhadap Perubahan Status Gunung Mutis Dari Cagar Alam Menjadi Taman Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2024

Kurniawan, Raphael Yoel (2026) Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Terhadap Perubahan Status Gunung Mutis Dari Cagar Alam Menjadi Taman Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2024. [Undergraduate thesis]

PDF Abstrak_AN-1061.pdf Download (106kB)

Abstract

Perubahan fungsi kawasan Gunung Mutis dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2024 telah menimbulkan implikasi yuridis yang mendalam. Bagi masyarakat adat Mollo, Gunung Mutis merupakan entitas sakral yang tak terpisahkan dari identitas spiritual mereka. Perubahan status ini secara fundamental mengubah paradigma pengelolaan dari perlindungan mutlak (strict preservation) dalam rezim Cagar Alam menjadi pemanfaatan terbatas (conservation with utilization) dalam rezim Taman Nasional. Pergeseran ini membuka ruang legal bagi zonasi wisata dan investasi komersial yang berpotensi mendegradasi kesakralan wilayah adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Menteri a quo mengandung cacat prosedural dan kelemahan substantif. Secara prosedural, penerbitan keputusan tersebut tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, karena mengabaikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) tidak terpenuhi karena sosialisasi dilakukan pasca penerbitan keputusan, menihilkan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan di awal. Secara substantif, skema "Zona Tradisional" yang ditawarkan tidak memberikan kepastian hukum yang setara dengan hutan adat, melainkan hanya menempatkan masyarakat sebagai pemegang izin akses yang diberikan oleh negara (constitutive). Hal ini tidak selaras dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012. Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan peninjauan ulang demi tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	unung Mutis, Masyarakat adat Mollo, Taman Nasional, Cacat Prosedur, FPIC
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	KARYONO - 196022
Date Deposited:	27 Apr 2026 04:03
Last Modified:	27 Apr 2026 04:03
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50520

Actions (login required)

View Item