Ambivalensi Hukum Investasi untuk Pembangunan Nasional dan Kepentingan Umum

Putri, Dinda Silviana and Arsalan, Haikal (2026) Ambivalensi Hukum Investasi untuk Pembangunan Nasional dan Kepentingan Umum. In: Anotasi Transformasi Hukum Bisnis: Bunga Rampai Hukum Keperdataan. PT. Penerbit Nusa Mandiri, Bandung, pp. 118-138. ISBN 978-634-96870-3-4

PDF Marlina_Ambivalensi Hukum Investasi untuk Pembangunan Nasional dan Kepentingan Umum.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kegiatan investasi secara langsung (direct investment) menjadi salah satu sarana bagi suatu negara untuk memperolah modal guna mendorong perkembangan ekonominya. Kemudahan-kemudahan pun diberikan oleh negara untuk menarik minat investor, sebagaimana dalam kegiatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memungkinkan adanya keterlibatan dari investor. Beberapa kemudahan pun diberikan misalnya dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mencoba meminimalisasi hambatan investasi, digitalisasi dan penyederhanaan perizinan dengan dikenalkannya online single submission risk based assesment (OSS RBA), serta pemberian insentif. Permasalahannya, kemudahan tersebut cenderung berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi subjek orientasi pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Pembukaan UUD NRI 1945, seperti yang terjadi dalam PSN Rempang Eco City. Dengan menggunakan conceptual approach dan statute approach diperoleh hasil yakni, meskipun negara memiliki hak untuk mengatur (right to regulate) serta adanya kedaulatan permanen atas sumber daya alam (permanent sovereignty over natural resources), tetapi tetap terikat pada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga kebijakan yang dibuat tetap harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Saran yang dapat diberikan ialah pemerintah perlu menegaskan kembali prinsip demokrasi ekonomi dengan memperkuat partisipasi publik, transparansi, serta mekanisme kompensasi yang adil dalam setiap tahap pelaksanaan PSN. Regulasi investasi juga harus diarahkan pada keadilan distributif dan perlindungan hak-hak masyarakat melalui perbaikan mekanisme pembebasan tanah, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang netral.

Item Type:	Book Section
Uncontrolled Keywords:	Investasi Langsung, Keadilan, Proyek Strategis Nasional
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Ester Sri W. 196039
Date Deposited:	20 May 2026 03:44
Last Modified:	20 May 2026 04:52
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/50735

Actions (login required)

View Item