Legalitas Kewenangan Desa dalam Menetapkan Sanksi Administrasi Lingkungan Melalui Peraturan Desa Ditinjau dari Asas Legalitas dan Asas Preferensi (Studi Kasus di Desa Belik Trawas Kabupaten Mojokerto)

Devi, Ira Sholika Syavira and Dewanto, Wisnu Aryo (2026) Legalitas Kewenangan Desa dalam Menetapkan Sanksi Administrasi Lingkungan Melalui Peraturan Desa Ditinjau dari Asas Legalitas dan Asas Preferensi (Studi Kasus di Desa Belik Trawas Kabupaten Mojokerto). In: Dinamika Hukum Pengaturan BUMDesa. Universitas Surabaya, Surabaya. (Submitted)

PDF Ira Sholika_Legalitas Kewenangan Desa.pdf Download (381kB)

Abstract

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk menegakkan norma hukum administrasi, termasuk dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sejumlah Peraturan Desa memuat ketentuan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, kewajiban pemulihan lingkungan, denda administratif, maupun bentuk sanksi administratif lainnya. Namun demikian, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai legalitas kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan jenis, bentuk, dan mekanisme penerapan sanksi administratif melalui Peraturan Desa. Permasalahan tersebut menjadi penting mengingat sanksi administratif merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang membatasi hak atau membebankan kewajiban kepada warga negara sehingga penerapannya harus berlandaskan asas legalitas dan dilakukan oleh pejabat atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari asas preferensi, keberlakuan ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Desa harus tunduk pada prinsip lex superior derogat legi inferiori, sehingga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Desa. Selain itu, penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dalam sistem peraturan perundang-undangan dan tidak mengesampingkan batas-batas kewenangan desa. Dengan demikian, legalitas sanksi administratif dalam Peraturan Desa tidak hanya ditentukan oleh tujuan perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga oleh kesesuaian sumber kewenangan, materi muatan, prosedur pembentukan, serta harmonisasinya dengan sistem hukum administrasi negara. Pengaturan sanksi administratif yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut akan memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat desa

Item Type:	Book Section
Uncontrolled Keywords:	sanksi administratif, kewenangan desa, Peraturan Desa, hukum administrasi negara, lingkungan hidup, asas legalitas, asas preferensi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User:	Eko Setiawan 194014
Date Deposited:	07 Aug 2026 03:11
Last Modified:	07 Aug 2026 03:11
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/51162

Actions (login required)

View Item